Padang, Humas – Pada hari Selasa, 30 Juli 2024, Kasi Pendidikan Madrasah Farhan Furqani mewakili Kepala Kantor Kemenag Kota Padang dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Madrasah Pilot Projek Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara yang diselenggarakan oleh Tim ZI Dirjen Pendis Kemenag RI ini dipimpin oleh Adi Subianto dan berlangsung di Aula MAN 2 Kota Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Madrasah dan Operator dari beberapa madrasah di Kota Padang, termasuk MAN 1, MAN 3, MTsN 2, MTsN 3, MTsN 6, dan MTsN 7 Kota Padang.

Desi Arisanti, Ketua PMPZI MTsN 3 Kota Padang, didampingi oleh Wakil Kepala Sarana dan Prasarana, Emni Despita, mendapatkan penjelasan dari Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Direktorat Pendidikan Islam. Dalam penjelasannya, menyoroti empat kunci sukses PMPZI, yaitu: unggah dokumen eviden sesuai pertanyaan, survei oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah lolos tahap pertama, pemahaman seluruh unsur madrasah tentang PMPZI, dan capaian kinerja di atas 100%.

Dasar dari pelaksanaan ZI-WBK/WBBM adalah Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021. Tujuan utama PMPZI adalah untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adi Subianto dalam paparannya menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen dari seluruh jajaran madrasah dalam membangun Zona Integritas yang efektif dan berkelanjutan.

Tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dijelaskan dalam acara ini meliputi perancangan ZI, deklarasi, penetapan unit kerja, penetapan pilot projek oleh Dirjen Pendis, pembangunan unit kerja, menetapkan tim, pemantauan pembangunan ZI, dan pemantauan serta evaluasi. Setiap tahapan ini harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan untuk mencapai tujuan ZI-WBK/WBBM.

Kegiatan Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta mengenai pelaksanaan PMPZI. Dengan adanya acara ini, diharapkan madrasah-madrasah di Kota Padang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengurangi potensi terjadinya KKN di lingkungan madrasah, serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. (AA. Foto: ED)